Wahyuddin Halim's Stray Reflections

Bagaimana idealnya hubungan cendekiawan vis a vis kekuasaan? Ada yang berpendapat, cendekiawan seharusnya tidak terlibat dalam kekuasaan. Yang lain melihat cendekiawan bisa berperan ganda; sebagai birokrat yang baik sembari tetap berperan sebagai intelektual yang jernih dan kritis. Namun, karena cendekiawan ( intellectual ) pada dasarnya lebih merupakan kapasitas dan kualitas ketimbang status dan posisi, cendekiawan dan kekuasaan sesungguhnya tidak perlu diposisikan kelewat dikotomis. Mengikuti Antony D. Smith (1981:109) yang melekatkan istilah intellectual untuk a type of personality and mental attitude, dapat dikatakan, kecendekiaan adalah kapasitas pribadi yang bisa dimiliki siapa pun sekaligus akumulasi peran seseorang di bidang-bidang non-intelektual, termasuk birokrasi. Dengan alur argumen demikian, seorang cendekiawan takperlu dianggap kehilangan kecendekiaan hanya karena dia memegang kekuasaan formal dalam masyarakat. Banyak tokoh dalam pentas politik nasional yang bisa dija

Syeikh Muhammad Abduh, seorang pemikir Muslim modernis terkemuka dari Mesir, suatu ketika menemukan paradoks luar biasa. Kota Paris yang suatu ketika dia kunjungi begitu teratur dan bersih. Sementara kota asalnya sendiri, Kairo (Mesir), demikian semrawut dan kotor ketika itu. Dia sedih, kebersihan adalah salah satu ajaran penting Islam, tapi warga Kairo yang mayoritas Muslim justru tidak memiliki budaya bersih seperti warga kota Paris yang umumnya sekular. Dalam salah satu ceramahnya, Jalaluddin Rakhmat, pemikir Islam Indonesia dari Bandung, mengurut tiga bandara internasional yang paling tidak aman menurut para wisatawan dunia karena tingginya tingkat manipulasi dan pungutan dari petugas imigrasi dan bea cukai atau kasus penipuan petugas porter dan supir taxi bandara. Tragisnya, bandara-bandara yang dimaksud justru terdapat di negara berpenduduk mayoritas Muslim, yaitu bandara Kairo (Mesir), Karachi ( Pakistan ) dan Cengkareng ( Indonesia ). Sebaliknya, bandara internasional y